Tak Mau Belajar dari Sejarah, Indonesia Terkena Sanksi FIFA

JAKARTA - Tak bisa dipungkiri, sebagai cabang olahraga paling digandrungi di seluruh dunia, sepak bola memang kerap membuat banyak pihak berusaha untuk memanfaatkannya sebagai alat untuk memuluskan niat pribadi atau golongan. Bukan hanya soal pencitraan, namun putaran uang yang ada di dalamnya, membuat banyak pihak yang berusaha untuk menjadikan sepak bola sebagai alat untuk mencari keuntungan.

Hal inilah yang kemudian membuat FIFA memutuskan untuk tidak memberikan celah kepada pihak ketiga yang ingin ikut campur dalam urusan sepak bola. Karena menurut pertimbangan FIFA, sepak bola hanya akan bisa berkembang bila dikelola secara mandiri dan profesional.

Namun aturan dari FIFA yang meminta setiap federasi sepak bola untuk tidak terlibat dengan pihak ketiga dalam semua urusannya tidak lantas membuat anggota-anggota FIFA tidak bisa membuka pintu untuk melakukan kerja sama. FIFA tetap memberikan kelonggaran bagi pihak ketiga seperti pemerintah untuk ikut membantu pengembangan sepak bola di negaranya.

Contohnya saja pengembangan usia muda. Di level ini FIFA masih memperbolehkan pemerintah di setiap negara untuk ikut membantu proses pengembangan. Misalnya dengan menyediakan sarana dan prasarana, atau membantu warga negaranya mengikuti pendidikan kepelatihan demi pengembangan sepak bola.

Namun sayang di sebagian negara, batasan ini dianggap sangat membatasi pemerintah dalam melakukan pengembangan sepak bola. Maka dari itu, tidak sedikit pemerintah negara yang kemudian ingin sepenuhnya terjun langsung dalam mengurusi pengelolaan sepak bola di level profesional.

Contohnya Indonesia. Luasnya ruang yang diberikan oleh PSSI kepada pemerintah untuk membantu pengembangan sepak bola dengan menyediakan sarana dan prasarana serta membantu memberikan pendidikan kepada calon pelatih dan pembibitan usia muda justru tidak pernah dimanfaatkan oleh pemerintah. Buktinya, pemerintah hanya diam dan sengaja tutup mata saat banyak fasilitas utama seperti stadion dan tempat latihan terbengkalai.

Padahal, Liverpool yang merupakan salah satu klub terbesar di Eropa saja, tetap mendapat bantuan dari pemerintahnya saat berencana untuk melakukan perluasan terhadap stadion mereka. Hal ini tentunya karena kesadaran pemerintah setempat yang mengetahui potensi yang dimiliki sepak bola bisa turut mendatangkan keuntungan bagi kota dan negaranya bila mendapat dukungan dengan semestinya.

Namun di Indonesia justru berbeda. Bukannya membantu untuk melengkapi sarana dan prasarana, Pemerintah justru beriskeras untuk langsung melakukan interfensi di level profesional yang didalamnya terdapat perputaran uang yang cukup menggiurkan. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, karena dengan begitu, pemerintah bisa membuat sepak bola sebagai ajang untuk mengangkat nama personal maupun golongan dan memanfaatkannya sebagai alat kampanye disaat musim pemilihan kepala daerah dan kepala negara datang.

Alhasil langkah ini kemudian membuat FIFA geram. Dan pada tanggal 30 Mei 2015, Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah harus terisolasi dari urusan sepak bola Internasional.

Namun beruntung, dalam surat yang dikirimkan FIFA kepada PSSI, otoritas tertinggi sepak bola dunia itu turut mencantumkan bagaimana cara Indonesia bisa keluar dari sanksi yang sudah dijatuhkan FIFA.

Dalam suratnya, FIFA mencantumkan empat poin yang bisa membuat Indonesia lepas dari sanksi. Bila dirangkumkan, keempat poin ini mengharuskan Indonesia terlebih dahulu terlepas dari segala bentuk interfensi pemerintah. Bila ini mampu dilaksanakan, maka FIFA akan sesegara mungkin menghapuskan sanksi yang sudah dijatuhkan pada Indonesia. (Baca juga: Tenang, Ini Caranya Menghapus Sanksi FIFA)

Semoga saja hal ini bisa membuka mata pemerintah, dalam hal ini Menpora. Karena sebagian negara-negara yang melibatkan campur tangan pemerintah, membutuhkan waktu lama untuk bisa kembali bersentuhan dengan kompetisi di level internaional.

Berikut negara-negara yang pernah mendapat sanksi dari FIFA:

1. Yunani
Federasi sepak bola Yunani pernah memiliki nasib yang sama dengan Indonesia. Di tahun 2006, lantaran adanya campur tangan pemerintah FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi kepada federasi sepak bola Yunani. Namun usai Yunani merombak undang-undang keolahragaannya, FIFA kemudian mencabut sanksi bagi Yunani tiga hari berselang.

2. Iran
FIFA juga pernah menjatuhkan sanksi kepada federasi sepak bola Iran pada tahun 2006. Hal ini dilakukan FIFA karena pemilihan presiden federasi sepak bola Iran dianggap mendapat campur tangan dari pihak ketiga. Namun usai melakukan pemilihan ulang di tahun yang sama, barulah FIFA mencabut sanksinya pada Iran.

3. Kenya
Kenya juga mendapat sanksi dari FIFA pada tahun 2006. Dengan alasan campur tangan pemerintah, FIFA bahkan menjatuhkan sanksi hingga setahun lamanya. Namun setelah dianggap terbebas dari campur tangan pemerintah, FIFA kemudian mencabut sanksi bagi Kenya.

4. Kuwait
Campur tangan pemerintah dalam pemilihan presiden federasi sepak bola juga terjadi pada Kuwait. Di bulan Oktober 2007, FIFA melarang Kuwait mengikuti agenda sepak bola internasional lantaran pemerintah mereka dianggap terlalu ikut campur dalam urusan sepak bola. FIFA sebenarnya sempat mencabut sanksi tersebut sebulan setelahnya, namun lantaran dianggap masih adanya campur tangan pemerintah, FIFA kemudian kembali menjatuhkan sanksi kepada Kuwait dan baru mencabutnya pada tahun 2009.

5. Ethiopia
Langkah pemerintah Ethiopia yang berusaha menggulingkan presiden federasi sepak bola Ethiopia di tahun 2008 mendapat perhatian khusus dari FIFA. Atas campur tangan pemerintanya, FIFA kemudian menjatuhkan sanksi pada Ethiopia. Mereka bahkan harus absen dari gelaran Piala Dunia 2010 lantaran sanksi tersebut. Namun setelah terpilihnya Sahlu Gebrewold Gebremariam sebagai presiden federasi sepak bola Ethiopia yang baru, FIFA kemudian mencabut sanksi yang dijatuhkan pada Ethiopia.

6. Madagaskar
Pada 19 Maret 2008 FIFA memberi sanksi kepada Federasi Sepakbola Madagaskar. Keputusan tersebut diambil FIFA lantaran pemerintah Madagaskar berusaha untuk membubarkan kepengurusan federasi sepak bola MAdagaskar dan meminta dilakukannya pembentukan ulang. Namun, Mahkamah Agung setempat kemudian tak memuluskan upaya pemerintah untuk membubarkan federasi sepak bola Madagaskar. Sanksi pun dicabut pada 19 Mei 2008.

7. Peru
Federasi Sepakbola Peru, FPF mendapat sanksi dari FIFA pada November 2008. Hal tersebut dikarenakan adanya percekcokan antara federasi dan pemerintah. FPF pun kemudian diberi waktu sebulan untuk mengendalikan situasi. Setelah dilarang tampil di semua pertandingan level Internasional, FPF pun akhirnya mampu memenuhi apa yang disyaratkan FIFA. Pada Desember 2008, atau sebulan sejak sanksi diberikan, FIFA akhirnya mencabut hukuman tesebut.

8. Brunei Darussalam
Arogansi pemerintah yang menyebabkan FIFA mengeluarkan sanksi tegas juga terjadi pada Brunei Darussalam. Di tahun 2009, FIFA menjatuhkan sanksi kepada Brunei lantaran langkah pemerintah yang membentuk sebuah federasi sepak bola baru yang diberi nama FABD. Brunei bahkan sempat terkatung-katung dalam waktu yang lama karena FIFA kemudian baru mencabut sanksinya pada tahun 2011.

9. Irak
Pada November 2009, Komite Olimpiade Irak membubarkan Federasi Sepakbola Irak, IFA. Pihak keamanan pun kemudian menguasai kantor federasi. Dan, FIFA lalu memberi tenggat waktu 72 jam untuk memulihkan situasi, namun tetap tak ada perubahan. Sanksi diberikan, sehingga Irak nonaktif dari segala aktivitas sepakbola internasional. Baru setelah empat bulan, atau tepatnya pada Maret 2010, segala permasalahan tersebut bisa diatasi dan FIFA pun mencabut sanksi untuk Irak.

10. Nigeria
Pada 4 Oktober 2010, Federasi Sepakbola Nigeria mendapat sanksi dari FIFA. Hal itu dilakukan setelah adanya campur tangan pemerintah. Namun beruntung FIFA kemudian mencabut sanksinya hanya empat hari setelah sanksi dijatuhkan. Meski demikian di tahun 2014 pemerintah Nigeria kembali melakukan kesalahan yang sama sehingga membuat FIFA kembali menjatuhkan sanksi pada Nigeria.

11. Kamerun
Kamerun juga pernah merasakan ketegasan FIFA di tahun 2013. Dengan alasan adanya campur tangan pemerintah, FIFA kemudian melarang Kamerun untuk mengikuti segala macam aktifitas sepak bola internasional.

12. Indonesia
Meski sudah banyak contoh di berbagai negara, namun pemerintah Indonesia ternyata tidak lantas membuat contoh-contoh sebelumya sebagai sebuah pelajaran. Dengan berbagai macam alasan, Kementerian Pemuda dan Olahraga memilih untuk mencampuri urusan pengelolaan sepak bola di Indonesia. Meski telah mendapat teguran dari FIFA, namun Menpora nyatanya tidak mau ambil pusing dan tetap memaksakan kehendaknya untuk mencampuri urusan dalam negeri PSSI. Alhasil FIFA pun akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Indonesia sampai Menpora mau angkat kaki dari urusan sepak bola.