Komisi X: Presiden Jokowi Harusnya Opo-opo Bukannya Rapopo

Sabtu, 06 Juni 2015 - 16:06 WIB
Komisi X: Presiden Jokowi Harusnya Opo-opo Bukannya Rapopo
Komisi X: Presiden Jokowi Harusnya Opo-opo Bukannya Rapopo
A A A
JAKARTA - Wakil Komisi X DPR, Ridwan Hisyam mendesak agar Presiden Joko Widodo diminta 'turun gunung' dalam menangani masalah persepak bolaan Indonesia. Selain itu, politikus Golkar juga meminta kepada mantan Walikota Solo untuk tidak berbicara rapopo (tidak apa-apa) terkait kisruh sepak bola nasional dan jangan lepas tangan perihal masalah yang telah berdampak buruk terhadap masyarakat luas.

Rencananya Komisi X DPR RI bakal memanggil dua pihak yang tengah berseteru (Menpora-PSSI) pada pekan depan. Namun, Ridwan tidak menjelaskan secara rinci tanggal pertemuan itu akan berlangsung. Wakil rakyat ini juga mewacanakan bakal mengajukan hak interpelasi dan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan membubarkan PSSI.

"Makanya kita harus melakukan interpelasi. Jika kita tidak menggelar hak interpelasi, maka nanti DPR dianggap tidak bekerja. Karena fungsi kita kan sudah jelas sebagai pengawasan. Sekarang saya mewakili rakyat soal SK 1307 yang berujung pada sanksi FIFA. Nanti saya akan membawa masalah ini ke DPR dan menyerahkan hasil itu kepada Presiden dan presiden yang akan menjawab," tutur Ridwan, seusai menjadi pembicara dalam acara diskusi Polemik SindoTrijaya Network dengan tema 'Bola Tak Lagi Bundar', Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2015).

"Hak interpelasi itu bukan pada Menpora. Hak interpelasi itu pada Presiden. Hak interpelasi kepada Menteri itu tidak ada karena Menteri itu pembantu Presiden. Kita akan meminta jawaban kepada Presiden. Jika Presiden ada kesibukan dan menyuruh menkeu atau menpora. itu urusan eksekutif. Tapi hak interpelasi ini pada intinya ditunjukkan pada presiden."

Ridwan berharap Presiden dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Sebab rakyat seakan menanti janji Jokowi sewaktu kampanye pencalonan orang nomor satu di Indonesia bahwa ia akan menyelesaikan masalah sepak bola agar jauh lebih berprestasi ke depannya.

"Saya harapkan presiden bisa hadir di DPR dan mendorong agar hak Interpelasi ini berhasil dan tidak dipotong di tengah jalan dengan intrik-intrik. Saya kira sudah mendapatkan dukungan baik dari ketua DPR maupun wakilnya dan saya berharap PDIP juga mendukung ini. Dan, jangan pernah berpikir bahwa ini adalah sebuah langkah untuk menjatuhkan presiden. Menpora aja kita tidak jatuhkan. Karenanya presiden harus berbicara di depan wakil rakyat dan kalau presiden sudah memberikan keputusan dengan baik seperti janji Jokowi yang sewaktu masa kampanyenya menyampaikan bahwa 'saya akan menyelesaikan masalah sepak bola agar sepak bola jauh lebih berprestasi," sambung Ridwan.

"Sehingga saya minta juga agar Presiden Jokowi jangan lepas tangan. Karena ini janji kampanye, jadi jangan bilang rapopo lagi. Ini opo-opo. Presiden harus bertanggung jawab dan Menteri itu adalah pembantu Presiden. Saya harapkan dengan kesaksian Presiden Jokowi, masalah sepak bola Indonesia bisa jauh lebih baik lagi ke depannya, seperti janji yang pernah diucapkan sebelumnya atau pada waktu kampanye," tutup pria berbadan gempal tersebut.
(bbk)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 2.8825 seconds (0.1#10.140)