WOW! Gaji Djohar di PSSI Rp50 Juta

JAKARTA - Pantas saja jika kursi Ketua Umum PSSI menjadi rebutan banyak orang. Tak hanya menjanjikan popularitas, ketua umum PSSI juga mendapat gaji besar. Berapa kisarannya? Ketua Umum PSSI 2015/2019 La Nyalla Matalitti menyebut angka Rp50 juta per bulan.

La Nyalla mengungkap hal itu dalam acara diskusi "Suporter Bertanya? PSSI Menjawab" di Pintu Merah Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (5/7/2015). Dengan berapi-api La Nyalla mempertanyakan apakah sikap Djohar menerima gaji demikian besar layak. Padahal, gaji sejatinya hanya pantas untuk membayar pegawai.

"Djohar Arifin saat jadi Ketum PSSI (periode 2011-2015) mendapatkan gaji Rp50 juta. Setiap bulan dia ambil di Bendahara PSSI. Kalau pegawai PSSI pantas mendapatkan gaji," beber La Nyalla seperti dilansir laman resmi PSSI. "Kalau dia pegawai PSSI pantas mendapatkan itu. Tapi kalau pengurus tidak."

"Saya ingin bertanya kepada Anda, para suporter. Apakah pantas pengurus PSSI menerima gaji? Kalau pegawai PSSI, saya pikir boleh saja, tapi kalau pengurus itu tidak," tegas La Nyalla. (Baca juga: La Nyalla: Mafia sama Mafia Kumpul di Kantor Menpora)

Diskusi "Suporter Bertanya? PSSI Menjawab" digelar oleh kelompok diskusi suporter, FDSSI (Forum Diskusi Suporter Sepak Bola Indonesia) dan YNM (You Need Me). Acara ini juga dihadiri oleh The Jakmania, Banaspati, Snex, Viking, Persipura Mania, Viola Tangerang. Namun, perwakilan BOPI dan Kemenpora tidak hadir kendati, menurut PSSI, sudah diundang.

Hubungan PSSI versi La Nyalla dengan Djohar memang sedang memanas. Hal itu dipicu manuver Djohar yang mendukung langkah Menpora Imam Nahrawi. Djohar yang merupakan anggota dewan kehormatan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah melanggar pasal 3 ayat 1 Kode Etik PSSI, yang diatur dalam statuta PSSI. (Baca juga: Soal Sanksi, PSSI Tunggu Klarifikasi Djohar)

Djohar pun menghadapi sidang Komite Etik PSSI, namun sebelum sidang digelar Kamis (2/7/2015), Djohar mangkir. Tapi, PSSI tetap akan menyidangkan kasusnya siap menjatuhkan sanksi pada sidang kedua yang digelar 8 Juli. (Baca juga: Tak Peduli Djohar Mundur, Sidang Pelangaran Etik Jalan Terus)