Setahun Jokowi-JK, Demokrat 'Sentil' Intervensi Pemerintah Soal Sepak Bola

JAKARTA - Partai Demokrat memiliki catatan khusus atas satu tahun jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terhadap perkembangan olah raga khususnya sepak bola. Nasib sepak bola Indonesia hingga detik masih dalam kondisi mati suri menyusul masih dibekukannya PSSI oleh FIFA.

Tak heran kalau kondisi tersebut juga menjadi sorotan masa kerja Jokowi-JK dalam setahun ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengkritik sikap pemerintah yang masih saja mengintervensi sepak bola dalam negeri.

"Baru pertama kali sejak Indonesia mandiri (pemerintah) melakukan intervensi dan sejak tanggal 30 Mei 2015 pertama sekali republik ini ada FIFA mem-banned sepak bola Indonesia," kata Hinca dalam sebuah rilis hasil survei pemerintahan Jokowi-JK di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).

Ia menyampaikan, sanksi yang diberikan FIFA berimplikasi besar dalam sepak bola Tanah Air. Bahkan, apabila hal ini tidak segera diselesaikan maka akan merugikan olahraga Indonesia lainnya. Pasalnya, pada 2018 Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah Asian Games. Jika cabang sepak bola Indonesia tidak masuk dalam ajang itu maka bisa saja penunjukan tuan rumah dicabut.

"Keadaannya berbahaya. Karena itu kita kritik untuk segera menghentikan dan memberikan otonomi itu kepada masyarakat. Kalau tidak ada cabang olah raga itu (sepakbola) terancam di stop," terangnya.

Ia menambahkan, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sudah diakui dunia. Karenanya, pemerintah harus segera menghentikan intervensi tersebut. "Lihat dalam final Piala Asia, Arab Saudi lawan Irak di Gelora Bung Karno penuh, padahal bukan Indonesia yang bermain," pungkasnya.