Respons Istana Atas 10 Rekomendasi Demokrat ke Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah mengaku memperhatikan 10 rekomendasi Partai Demokrat melalui konsolidasi partai yang dilaksanakan di Jawa Timur, bagian dari masukan yang harus dihormati oleh semua pihak termasuk pemerintah.

"Masukan itu akan dilihat sebagai sebuah masukan oleh presiden. Apakah akan bisa ditindaklanjuti atau tidak, itu akan dilihat situasi dan kondisi yang sedang dilakukan pemerintah saat ini," kata Juru Bicara (Jubir) Presiden, Johan Budi SP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Menurut Johan, sah-sah saja bagi partai yang dipimpin Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) untuk memberi masukan kepada pemerintah.

Johan berharap, upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi proyek pembangunan Hambalang tak dikaitkan dengan sikap dan kritik yang disampaikan SBY.

"Bahwa ada yang memberikan masukan dan kebetulan adalah mantan presiden, tentu baik-baik saja sepanjang kritik dan masukan itu bisa digunakan untuk melaksanakan pemerintahan yang sekarang," ujarnya.

Berikut 10 rekomendasi Demokrat untuk Pemerintahan Jokowi yang dihasilkan melalui konsolidasi Demokrat beberapa waktu lalu, seperti:

1. Pemerintah harus menghitung pembiayaan yang tepat untuk pembangunan infrastruktur.

2. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk memerangi tanpa henti dan tanpa pandang bulu kejahatan narkoba.

3. Pemerintah perlu mencarikan solusi secara rasional dan feasible (layak) tentang permasalahan di APBN dan transparan dalam melakukan kebijakan fiskal.

4. Pemerintah harus memasukkan tiga pilar utama ekonomi yaitu manfaat ekonomi harus nyata, menjamin keadilan sosial dan sistem tata kelolanya yang baik ke dalam RUU Tax Amnesty.

5. Tidak boleh ada desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah.

6. Pemerintah harus mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mencegah PHK dan bertambahnya pengangguran.

7. Partai politik adalah pilar demokrasi, oleh karena itu semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan.

8. Kisruh sepakbola dan PSSI harus segera diselesaikan.

9. Pemerintah harus memberikan solusi soal status pegawai dan guru honorer agar masyarakat tidak resah.

10. Partai Demokrat melihat dalam melakukan kebijakan dan langkah pemerintah tidak sinergis.

(Baca juga: Fahri Hamzah Bicara Pencitraan, Parlemen, Hambalang hingga Moral)