Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemprov DKI dan Bali Kerja Sama Pengembangan Pelayanan Publik
loading...
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Gubernur Bali I Wayan Koster menandatangani kesepakatan bersama dalam pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik di Ruang Pola, Balai Kota, Jakarta, Senin (10/7/2023). FOTO/DOK.PEMPROV DKI
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bali menandatangani kesepakatan bersama dalam pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik . Penandatanganan kerja sama dilakukan di Ruang Pola, Balai Kota, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono sepakat memberikan bantuan dan berbagi pengalaman terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan massal berbasis kereta lainnya. "Dulu kita mulai dari tahun Pak Joko Widodo (Jokowi) dan lanjut sampai hari ini. Mungkin suasananya berbeda dengan Bali, saya rasa Pak Wayan sebagai Gubernur Bali satu irama mungkin dan sudah ada contohnya DKI Jakarta," kata Heru dalam sambutannya.
Heru menjelaskan, pembangunan MRT di Jakarta awalnya penuh dengan polemik dan penolakan. Namun, Bali bisa melihat contoh LRT dan MRT yang ada di Jakarta untuk diterapkan.
"Sekarang, saya rasa ini lebih mudah. Contoh Light Rapid Transit (LRT) di pemerintah pusat ada, contoh MRT ada, nanti silakan mana konsep yang paling cocok di Bali," ujarnya.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu juga menyerahkan kepada Pemprov Bali untuk memilih moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik Bali di lapangan. Termasuk soal harga tiket yang akan dikenakan ke pengguna.
"Harga tiket mungkin bapak bisa lebih mudah menentukan dibanding dengan Pemda DKI. Karena Pemda DKI ini sifatnya memberikan pelayanan publik. Tapi di Bali kan juga memberikan pelayanan publik terhadap turis. Nah, sehingga tiket bisa lebih sesuai realitas di lapangan nilainya berapa," ucap Heru.
"Kalau kita kan Rp14.000 sepajang 16 kilometer. Jadi, kita memberikan subsidi masih jauh dari realitas. Mudah-mudahan Bapak bisa membuat subsidi silang, misalnya wisatawan bayarnya berapa dan warga lokal bayarnya berapa," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, masalah yang saat ini dihadapi Bali terkait transportasi publik. Karena itu, Pemprov Bali membutuhkan pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian di Bali.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono sepakat memberikan bantuan dan berbagi pengalaman terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan massal berbasis kereta lainnya. "Dulu kita mulai dari tahun Pak Joko Widodo (Jokowi) dan lanjut sampai hari ini. Mungkin suasananya berbeda dengan Bali, saya rasa Pak Wayan sebagai Gubernur Bali satu irama mungkin dan sudah ada contohnya DKI Jakarta," kata Heru dalam sambutannya.
Heru menjelaskan, pembangunan MRT di Jakarta awalnya penuh dengan polemik dan penolakan. Namun, Bali bisa melihat contoh LRT dan MRT yang ada di Jakarta untuk diterapkan.
"Sekarang, saya rasa ini lebih mudah. Contoh Light Rapid Transit (LRT) di pemerintah pusat ada, contoh MRT ada, nanti silakan mana konsep yang paling cocok di Bali," ujarnya.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu juga menyerahkan kepada Pemprov Bali untuk memilih moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik Bali di lapangan. Termasuk soal harga tiket yang akan dikenakan ke pengguna.
"Harga tiket mungkin bapak bisa lebih mudah menentukan dibanding dengan Pemda DKI. Karena Pemda DKI ini sifatnya memberikan pelayanan publik. Tapi di Bali kan juga memberikan pelayanan publik terhadap turis. Nah, sehingga tiket bisa lebih sesuai realitas di lapangan nilainya berapa," ucap Heru.
"Kalau kita kan Rp14.000 sepajang 16 kilometer. Jadi, kita memberikan subsidi masih jauh dari realitas. Mudah-mudahan Bapak bisa membuat subsidi silang, misalnya wisatawan bayarnya berapa dan warga lokal bayarnya berapa," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, masalah yang saat ini dihadapi Bali terkait transportasi publik. Karena itu, Pemprov Bali membutuhkan pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian di Bali.
Explore More