Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Penuhi kebutuhan nelayan, KKP akan bangun 1000 SPDN
Penuhi kebutuhan nelayan, KKP akan bangun 1000 SPDN
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo mengatakan, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sangat penting. Karena sebesar 60 persen biaya produksi untuk membeli BBM.
Sementara, penyediaan BBM bersubsidi bagi nelayan di beberapa daerah tertentu belum sepenuhnya terpenuhi. Terutama pada saat musim ikan kebutuhan BBM akan melonjak drastis.
"Terkait hal ini, Presiden (Susilo Bambang Yudhyono/SBY) telah memberikan arahan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan Pertamina untuk memfasilitasi pembangunan 1.000 Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di sentra-sentra perikanan," katanya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Minggu (26/5/2013).
Menurutnya, saat ini KKP telah memfasilitasi pembangunan 291 unit SPDN di seluruh Indonesia. Untuk tahun anggaran 2012-2013 telah merampungkan pembangunan 48 unit SPDN guna meningkatkan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan. Jumlah ini masih relatif kecil jika dibanding luas laut Indonesia.
Dia menuturkan, minimal Indonesia memiliki 808 unit SPDN sesuai dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tersebar di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air.
"Jumlah SPDN memang harus terus ditambah. Tanpa ketersediaan SPDN, nelayan kecil terpaksa membeli solar dengan harga 30 persen lebih mahal, bahkan hingga 300 persen lebih mahal dari harga BBM bersubsidi," ujarnya.
Sharif mengungkapkan, melihat berbagai persoalan yang dihadapi nelayan,
pemerintah melalui KKP telah dan terus melakukan beragam upaya, baik
bersifat reguler maupun terobosan.
Diantaranya, kata dia, program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan) serta Pengembangan diversifikasi usaha dan kemitraan.
"Program lain seperti fasilitasi peningkatan akses permodalan nelayan, agar dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan, fasilitas asuransi nelayan serta penguatan kelembagaan usaha nelayan seperti KUB dan Koperasi Perikanan, juga telah dilaksanakan," terang Sharif.
Sementara, penyediaan BBM bersubsidi bagi nelayan di beberapa daerah tertentu belum sepenuhnya terpenuhi. Terutama pada saat musim ikan kebutuhan BBM akan melonjak drastis.
"Terkait hal ini, Presiden (Susilo Bambang Yudhyono/SBY) telah memberikan arahan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan Pertamina untuk memfasilitasi pembangunan 1.000 Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di sentra-sentra perikanan," katanya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Minggu (26/5/2013).
Menurutnya, saat ini KKP telah memfasilitasi pembangunan 291 unit SPDN di seluruh Indonesia. Untuk tahun anggaran 2012-2013 telah merampungkan pembangunan 48 unit SPDN guna meningkatkan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan. Jumlah ini masih relatif kecil jika dibanding luas laut Indonesia.
Dia menuturkan, minimal Indonesia memiliki 808 unit SPDN sesuai dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tersebar di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air.
"Jumlah SPDN memang harus terus ditambah. Tanpa ketersediaan SPDN, nelayan kecil terpaksa membeli solar dengan harga 30 persen lebih mahal, bahkan hingga 300 persen lebih mahal dari harga BBM bersubsidi," ujarnya.
Sharif mengungkapkan, melihat berbagai persoalan yang dihadapi nelayan,
pemerintah melalui KKP telah dan terus melakukan beragam upaya, baik
bersifat reguler maupun terobosan.
Diantaranya, kata dia, program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan) serta Pengembangan diversifikasi usaha dan kemitraan.
"Program lain seperti fasilitasi peningkatan akses permodalan nelayan, agar dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan, fasilitas asuransi nelayan serta penguatan kelembagaan usaha nelayan seperti KUB dan Koperasi Perikanan, juga telah dilaksanakan," terang Sharif.
(izz)
Explore More