Dirjen Pemdes Minta Aparatur Desa Produktif Bukan Konsumtif

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pemerintah pusat memberikan perhatian yang besar kepada desa. Salah satu dalam bentuk transfer dana desa yang cukup besar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, sejak diberlakukan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa yang telah ditransfer mencapai Rp538,6 triliun. Namun, Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dihasilkan baru sekitar Rp2,6 triliun. Kondisi ini menunjukkan saat ini penggunaan dana desa belum bersifat produktif, melainkan masih konsumtif.

"Ini permasalahan kita. Artinya belum produktif, masih konsumtif," kata Eko saat membuka acara pelatihan aparatur desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu (11/10/2023).



P3PD merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank) yang melatih aparatur desa terkait kualitas belanja desa yang lebih baik. Kendati begitu, Eko mengakui, ada banyak kemajuan yang telah dicapai semenjak keluarnya UU Desa.

Setidaknya hingga saat ini ada sekitar 311.000 kilometer jalan desa yang telah dibangun. Kemudian, ada sekitar 4.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia."Tapi bagaimana produktivitasnya. BUMDes ini mari kita evaluasi, apakah sudah beri sumbangan yang berarti buat desa kita. Mari kita saling tukar pengalaman untuk BUMDes yang sudah berhasil. Mari saling berbagi informasi," tuturnya.



Eko juga mengajak aparatur desa untuk banyak belajar dari desa-desa yang telah maju untuk memajukan desanya masing-masing. "Resepnya ATM (Amati, Tiru, Modivikasi) dengan yang sudah maju. Banyak di Indonesia ini yang sudah maju," katanya.

Eko mencontohkan, Desa Kutuh, Badung, Bali sebagai salah satu desa yang maju dan dapat dijadikan contoh. Desa ini memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) mencapai Rp50 miliar pertahun.

Selain itu, ada Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, Desa Tirtonirmolo, Bantul, DI Yogyakarta, dan Desa Sri Mulyo, Bantul, DI Yogyakarta. Oleh karena itu, Eko mendorong supaya desa-desa bekerja keras menciptakan PADes.

"Kalau desa-desa ini punya PADes tinggi kenapa kita tidak? Kita punya kesempatan yang sama. Mari kita punya komitmen yang kuat untuk majukan desa," katanya.