Denny JA Minta Elite Politik Lebih Rileks Respons Hasil Survei Pilpres 2024

JAKARTA - Politisi seharusnya bisa lebih rileks dalam menanggapi hasil survei. Demikian Denny JA merespons somasi hukum yang ditujukan kepada LSI Denny JA karena sang pengugat tak puas capres dukungannya mendapatkan prosentase kecil yang tak masuk akal di Sumut.

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyampaikan responnya dalam video yang diunggah di akun media sosial resminya, DennyJA_World. Video tersebut adalah bagian dari serial Ekspresi Data yang diunggah di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, serta YouTube Denny JA. Ini adalah serial video yang durasinya hanya 3 menit dan berbasis data riset LSI Denny JA untuk aneka isu yang strategis.



Disampaikan Dennya JA, somasi kepada lembaga survei itu memang kerap terjadi di setiap pilpres ataupun pilkada.

"Ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang di setiap pemilu presiden, sejak tahun 2004. Bahkan ini juga terjadi di banyak Pilkada," ujar Denny JA dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023).

"Untuk banyak kasus lain, juga kasus pilkada, kubu yang dikalahkan bahkan menduga ada permainan tingkat tinggi. Bahkan mereka mengatakan hasil survei ini diatur untuk nanti membenarkan kecurangan pemilu atau pilkada," sambung Denny JA.

Kendati begitu, somasi terhadap lembaga survei juga memiliki sisi positif. "Memang tetap ada sisi positif somasi hukum ini. Setidaknya ia membuat kita merasa perlu memberikan semacam tips populer atau panduan," jelas Denny JA.

Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana caranya menilai lembaga survei yang kredibel. Menurut Denny JA, masyarakat bisa melihatnya melalui alat pencarian.

"Tiga tips sederhana bisa digunakan. Pertama, lihat track record lembaga survei itu. Bukankah ini era Google searching? Segala hal bisa kita lihat jejak digitalnya di Google," kata Denny JA.

"LSI Denny JA, misalnya, ini lembaga survei yang paling tua yang sekarang ini masih aktif di survei opini publik Indonesia," sambungnya.