Soal Isu Senjata, Demokrat: Pemerintah Harus Bikin Masyarakat Tenang

JAKARTA - Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menjelaskan secara lengkap tentang isu senjata impor. Demokrat menilai isu senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada 22 September 207 masih menimbulkan kebingungan, seiring munculnya informasi tentang sejumlah senjata yang dipesan pihak Polri yang saat ini berada di Bandara Soekarno Hatta.

Apalagi, menurut Demokrat, muncul kabar senjata tersebut dijaga oleh pihak TNI karena tidak sesuai dengan peruntukannya. "Informasi ini kembali memunculkan ketegangan horizontal di antara jajaran TNI-Polri," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan dalam siaran pers DPP Partai Demokrat, Minggu 1 Oktober 2017.

Dari informasi yang diperoleh Demokrat, kata Hinca, ketegangan TNI-Polri saat ini berada dalam tingkatan yang dapat menganggu soliditas kedua institusi tersebut. Tak hanya itu, kata Hinca, masyarakat juga prihatin dengan pernyataan dan penjelasan berbeda dan berubah-ubah.

"Penjelasan Panglima TNI berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam. Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta amunisinya yang dipesan oleh Brimob juga tidak konsisten dan berubah-ubah," tutur Hinca.

Dalam keadaan seperti ini, kata dia, rakyat membutuhkan penjelasan utuh dan lengkap, bukan sepotong-sepotong. Menurut Hinca, situasi tersebut bisa berbahaya bila tak ada penjelasan yang lengkap, terbuka dan concolidated.

"Tanpa upaya serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik," kata Hinca.

Demokrat pun menyarankan agar pemerintah untuk menyikapi isu senjata impor dan ketegangan horizontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. "Kepada rakyat yang memberikan mandat dan amanah kepada pemerintah, berikan pula penjelasan yang utuh dan terbuka," ucapnya.

Demokorat juga mengingatkan jika ada permasalah serupa untuk diselesaikan di internal kabinet. "Tidak perlu dibawa keluar, sehingga tidak menimbulkan ketidaktenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat. Negara dan pemerintah harus senantiasa membikin tenang masyarakat," ucapnya.